Dialog interaktif singkat dan kesimpulannya

Dialog :
VD : "Kalau melihat responnya semua harus cepat ditindaklanjuti karena cukup dirasakan membuat masyarakat menjadi resah dan berbahaya, nah sebenarnya dari komisi 9 dengan adanya himbauan untuk segera melakukan tindak lanjut terhadap badan POM apa yang harus dilakukan kedepan? OA : "Terkait dengan badan POM kami melihat memang badan POM tidak memiliki gigi dalam melakukan kinerjanya. Misalnya kita sering melihat bagaimana badan pom berhasil menemukan produk2 makanan dan obat2 illegal, tetapi sejauh itu badan pom tidak bisa memberikan sanksi karena tidak memiliki wewenang, karenanya apabila temuan2 tersebut ditemukan oleh badan pom maka diberikannya kepada kejaksaan atau kepolisian, dilain sisi kepolisian atau kejaksaan sudah mempunyai isu2 yang menurut mereka itu lebih berat sehingga kadang-kadang masalah temuan badan pom ini di P21 kan itu yang pertama, artinya badan pom disini tidak ada giginya. Untuk vaksin palsu ini kami melihat bahwa kinerja badan POM ini masih seperti pemadam kebakaran, mana kala ada masalah baru kemudian mereka melakukan tindakan, dan untuk ini juga kemenkes pun kecolongan karena ketika kita berbicara tentang peredaran obat itu harusnya ada CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Benar) dan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik dan Benar). Untuk bisa melakukan atau memproduksi obat atau vaksin maka harus ada izin yang dikeluarkan oleh kemenkes, baru setelah itu didistribusikan lalu dites oleh badan POM. Vaksin palsu inikan ternyata sudah diproduksi sejak 2003, artinya kemana pemerintah selama ini.
VD : "Selama ini dari DPR tidak pernah mendengar kasus seperti ini?"
OA : "Tidak pernah, yang sering kami dengar beberapa balita setelah diberikan vaksin meninggal, itu yang kami soroti dan penjelasan dari menteri kesehatan mengatakan bahwa biasanya hal itu terjadi kalau balita yang bersangkutan ini panas tinggi atau sedang tidak sehat kemudian divaksin, tapi menurut saya benar juga, hanya memang kami tidak menelisik lebih jauh kematian bayi setelah vaksinasi ini.
VD : "Kalau sekarang sudah terjadi vaksin palsu, respon dari menkes mengatakan sebaiknya masyarakat dihimbau tenang, menurut Anda gimana?"
OA : "Rasanya kok empatik ya, maaf kalau saya katakan rasanya tidak memiliki empati, bagaimana mungkin masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Beliau mengatakan baru 1% daripada penyebaran vaksin palsu, kalau kita menyimak beliau mengatakan ini baru beliau merasa itu bukan masalah yang besar. Menurut saya pemerintah seharusnya memberikan penguatan bahwa pemerintah akan melakukan pengawalan kemudian evaluasi dan juga pengetatan terhadap produksi2 vaksin dan ibu2 tetap semangat memberikan vaksin untuk anaknya. Jadi dengan komunikasi yang seperti itu akan lebih baik menurut saya."
VD : "Ada juga langkah dari pemerintah bahwa kalau masyarakat tidak yakin bisa dilakukan vaksin ulang, cukup tidak dengan seperti itu?"
OA : "Saya rasa tidak mudah untuk vaksin ulang, karena punya nggak mappingnya, anggota atau bayi mana yang mendapatkan vaksin palsu kan tidak tahu. Menurut saya bukan begitu caranya terkait dengan vaksin ulang ini bahwa harus ada cara yang lebih intensif lagi."
VD : "Jadi menurut Anda itu tidak konkrit ya menurut Anda?"
OA : "Iya"
Kesimpulan :
Jadi, dari dialog antara Varelina Daniel (pewawancara) dan Okky Asokawati (narasumber) dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai masalah vaksin palsu ini pemerintah dirasa kurang efektif kinerjanya dalam memantau peredaran obat-obatan dan vaksin yang masuk di Indonesia. Selain itu, respon pemerintah melalui menteri Kesehatan yang cenderung terlalu menganggap enteng masalah ini membuat masyarakat semakin risau mengenai nasib anak-anak mereka. Jadi menurut Okky Asokawati, tindakan yang diambil oleh pemerintah kedepannya harus lebih di intensifkan lagi supaya masyarakat dapat sedikit tenang dalam menyelesaikan permasalahan ini


maaf kalo aneh